Kebijakan Fiskal

Suatu perekonomian negara akan mengalami laju yang stabil dan tidak stabil pada waktu dan kondisi tertentu. Ketika tidak stabil, pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengembalikan ke posisi stabil atau yang diinginkan.

Tahukah kamu bagaimana cara pemerintah mengembalikan perekonomian negara ke posisi stabil? Salah satu caranya adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam bahasa inggris disebut fiscal policy. Berikut penjelasan selengkapnya tentang kebijakan fiskal:

1. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal secara etimologi berasal dari dua kata yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan (policy) dapat diartikan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik yang terarah.

Fiskal sendiri yaitu berhubungan dengan “fisc” aspek finansial pemerintah. Sedangkan kebijakan fiskal adalah suatu instrumen manajemen permintaan yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah.

Para ahli memiliki pendapat yang berbeda dalam mendefinisikannya. Menurut Mustafa Edwin Nasution, et al., dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah pemerintah membuat perubahan dalam sistem pajak atau pembelanjaan.

Sedangkan menurut Eko Suprayitno berpendapat bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan ekonomi.

2. Fungsi dan Tujuan

2.2. Fungsi Kebijakan Fiskal

Sesuai dengan tujuan yang diinginkan, kebijakan fiskal memiliki fungsi yang saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Terdapat dua fungsi utama dari kebijakan fiskal yang telah dibentuk oleh pemerintah atau negara yakni sebagai berikut:

Mengoptimalkan penggunaan sumber daya

Fungsi yang pertama dari adanya penerapan keijakan fiskal atau fiscal policy adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya sumber daya manusia namun juga sumber daya alam.

Tanpa adanya dua komponen tersebut, maka aktivitas ekonomi suatu negara tidak berjalan dengan baik bahkan terancam. Sumber daya ini merupakan suatu pokok yang sangat berpengaruh terhadap suatu negara.

Selain itu dengan adanya kebijakan ini, kedua sumber daya tersebut akan menjadi lebih optimal dan seimbang dalam penggunaannya.
Mengoptimalkan aktivitas investasi

Fungsi selanjutnya adalah untuk mengoptimalkan aktivitas investasi yang menjadi salah satu sumber pemasukan bagi devisa suatu negara. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi negara, karena akan saling menguntungkan antara pengusaha dan investor.

2.3. Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan utama dari dikeluarkannya kebijakan fiskal yakni untuk menentukan sasaran, arah, tujuan, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian negara.
Tujuan dibentuk dan diterapkannya kebijakan fiskal secara rinci dapat disimak sebagai berikut:

Mencapai kestabilan perekonomian nasional. Kestabilan perekonomian merupakan hal yang diharapkan suatu negara. Dengan perekonomian yang stabil akan mempengaruhi kemajuan pada banyak hal di suatu negara itu sendiri.

Mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika kebijakan ini berhasil diterapkan maka secara tidak langsung akan menciptakan kestabilan perekonomian sehingga berpengaruh terhadap kemajuan pertumbuhan ekonomi.

Mendorong laju investasi. Ekonomi suatu negara yang telah maju karena kebijakan yang diterapkan, juga akan membuat seseorang atau negara lain tertarik untuk berinvestasi.

Membuka kesempatan kerja yang luas. Kesempatan kerja pada suatu negara merupakan sesuatu yang sangat penting apalagi melihat jumlah penduduk usia produktif yang terus bertambah banyak.

Menciptakan keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan suatu hal yang cukup berperan dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut.

Sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan.

Menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi.

Untuk mempercepat laju ekonomi.

3. Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Selanjutnya yang akan dibahas adalah jenis-jenis kebijakan fiskal. Pada dasarnya, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua jenis, yaitu menurut teori serta menurut jumlah pengeluaran dan penerimaan. Untuk lebih jelasnya kamu dapat menyimak penjelasan berikut ini:

3.1. Kebijakan Fiskal dari Segi Teori

Jenis kebijakan fiskal yang pertama dapat dilihat dari sisi teoritisnya terdapat 3 jenis kebijakan yakni

3.2. Kebijakan Fiskal Fungsional

Kebijakan fiskal fungsional merupakan kebijakan dalam pertimbangan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Biasanya dapat ditentukan dengan melihat akibat yang tidak langsung pada pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan peluang kerja.

3.3. Kebijakan Fiskal yang Disengaja

Kebijakan fiskal yang disengaja ini dilakukan dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran negara. Pada pelaksanaannya terdapat 3 macam bentuk di dalamnya yakni:

Pertama, membuat perubahan terhadap pengeluaran negara. Kedua, membuat perubahan terhadap sistem pemungutan pajak. Dan yang terakhir yaitu dengan menciptakan perubahan secara bersama baik pada sistem pemungutan pajaknya atau pengelolaan pemerintah.

3.4. Kebijakan fiskal yang Tidak Disengaja

Terakhir, ada fiskal yang tidak disengaja, yang biasanya diterapkan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif. Jenis kebijakan fiskal ini contohnya berupa proposal, asuransi pengangguran, pajak progresif dan kebijakan harga minimum.

Kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran

Jenis kebijakan fiskal yang pertama dapat dilihat dari jumlah penerimaan dan pengeluaran dari sebuah negara terdapat 4 jenis kebijakan yakni:

3.5. Kebijakan Fiskal Seimbang

Kebijakan ini adalah yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Dampak positifnya negara tidak perlu meminjam dana baik dari dalam atau luar negeri. Di sisi lain, kondisi perekonomian akan terpuruk bila ekonomi negara dalam kondisi tidak menguntungkan.

3.6. Kebijakan Fiskal Surplus

Pada kebijakan ini, pemerintah harus dapat membuat jumlah pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran pada neraca keuangan negara. Kebijakan ini adalah salah satu cara efektif untuk menghindari inflasi, karena akan dapat menekan harga yang beredar di masyarakat.

3.7. Kebijakan Fiskal Defisit

Untuk kebijakan ini, pelaksanaannya berlawanan dengan kebijakan surplus. Salah satu kelebihan dari kebijakan ini yaitu mengatasi depresi dan kelesuan pertumbuhan perekonomian. Sedangkan dampak negatifnya yaitu sebuah negara akan selalu dalam keadaan defisit.

3.8. Kebijakan Fiskal Dinamis

Jenis dari kebijakan ini dilihat dari jumlah penerimaan dan pengeluarannya adalah fiskal dinamis. Manfaat dari penerapan kebijakan ini yakni dapat menyediakan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu.

4. Instrumen Kebijakan Fiskal

Adiwarman Karim sebagai perspektif ekonomi konvensional menjelaskan bahwa dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat beberapa instrumen dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan, antara lain:

4.1. Melakukan bisnis

Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharapkan memberikan keuntungan yang digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

4.2. Pajak

Penghimpunan dana yang sering dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak bumi, pajak pendapatan, pajak penjualan dan bangunan, dan lain-lain.

4.3. Meminjam uang

Pemerintah bisa meminjam dana dari masyarakat atau sumber-sumber yang lain dengan syarat harus mengembalikannya dikemudian hari.
Masyarakat sendiri harus mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa dikemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini.

5. Badan Kebijakan Fiskal

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) adalah unsur penunjang di Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan anilisisi di bidang kebijakan fiskal. Lebih lengkap baca di (WikiPedia).

6. Contoh Kebijakan Fiskal

Terdapat beberapa contoh kebijakan fiskal yang telah diterapkan di Indonesia, diantaranya:

Contoh kebijakan pertama yang pernah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan menaikkan harga pajak. Kebijakan ini dibuat bertujuan agar dapat menambah pendapatan dan mencapai kestabilan perekonomian di Indonesia.

Pemerintah mengeluarkan obligasi untuk meminjam uang dari negara luar. Kebijakan ini biasanya diterapkan untuk membangun sarana infrastruktur yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di sebuah negara.

Penutup

Jadi dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah bagian dari kebijakan ekonomi umum pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Semua proyek kesejahteraan diselesaikan dibawah kebijakan ini.

Tujuan utama dari dibentuk dan diterapkannya kebijakan ini tidak lain adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian negara.

Daftar Pustaka

Nasution, Mustafa Edwin, et. al. 2006. Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana.
Suprayitno, Eko. 2005. Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sikorno, Sadono. 2010. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Raja Ibid.
Karim, Adiwarman. 2002. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: III T Indonesia.