Kebijakan Perdagangan Internasional – Kebijakan perdagangan suatu negara sangat berpengaruh pada besarnya magnitude dan pola perdagangan negara tersebut.
Untuk itu dalam menetapkan kebijakan perdagangan perlu dikaitkan dengan pola pembangunan secara komprehensif, sehingga dapat secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pengertian Kebijakan Perdagangan Internasional
Pengertian perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama.
Penduduk yang dimaksud yaitu berupa perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain
Kebijakan perdagangan internasional merupakan langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur struktur, komposisi dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah.
Perdagangan internasional harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan yang matang, karena hal seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sebab itulah diperlukan kebijakan-kebijakan tertentu dalam perdagangan internasional.
Apa Saja Kebijakan Perdagangan Internasional?
Secara garis besar terdapat 2 kebijakan yaitu kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan proteksionis, untuk lebih jelasnya simak berikut ini.
1. Kebijakan Perdagangan Bebas
Pengertian kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang mengadakan kebebasan dalam hal perdagangan dan menghilangkan seluruh rintangan yang bisa menghalangi jalannya produk dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Seiring dengan adanya arus globalisasi yang menjadikan antar negara satu dan lainnya semakin terbuka, maka kebijakan-kebijakan perdagangan ini akan berkembang, sehingga ada lagi batasan-batasan negara.
2. Kebijakan Perdagangan Proteksionis
Pengertian kebijakan proteksionis adalah sebuah kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi produk-produk dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk-produk asing yang beredar di dalam negeri.
Kebijakan perdagangan proteksionis ini terbagi menjadi beberapa macam, berikut penjelasannya:
a. Kebijakan Kuota
Pengertian kebijakan kuota adalah suatu kebijakan yang membatasi jumlah keluar masuknya barang pada suatu negara dan negara lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kebijakan ini mengatur kebijakan impor.
Kebijakan impor yaitu membatasi komoditi barang yang akan diimpor dengan tujuan untuk melindungi produk dalam negeri.
Sedangkan kebijakan ekspor itu membatasi jumlah barang yang akan diekspor dengan tujuan menjamin ketersediaan dan kebutuhan dalam negeri.
b. Penetapan Tarif atau Bea Masuk
Pengertian kebijakan penetapan tarif adalah suatu kebijakan yang menentukan bea impor tinggi terhadap barang impor, yang bertujuan ketika barang tersebut masuk dalam negeri akan lebih mahal.
Sedangkan barang-barang dalam negeri yang sejenis mampu bersaing dengan kualitas yang sama, namun dengan harga yang lebih jelas. Intinya bahwa kebijakan tarif ini bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri.
c. Kebijakan Penentuan Subsidi
Subsidi adalah sebuah tunjangan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang untuk keperluan ekspor sehingga harga dari produk perusahaan tersebut mampu bersaing dengan barang luar negeri.
Kebijakan subsidi merupakan suatu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap industri dalam negeri yang berbentuk modal seperti mesin, keringanan pajak, tenaga ahli, peralatan, pengembalian pajak, kredit juga subsidi yang dapat menambah konsumsi dalam negeri dan menjual dengan harga yang murah.
d. Premi
Premi bisa diartikan sebagai hadiah atau penambahan dana yang berupa uang dan diberikan kepada produsen yang sukses dalam mencapai target produksi yang sudah ditentukan pemerintah dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi.
Tujuan diadakannya premi ini adalah sebagai pemicu terhadap industri-industri lain agar menghasilkan produk-produk berkualitas negeri sendiri.
e. Larangan Ekspor
Pengertian larangan ekspor adalah kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk melarang kegiatan ekspor yang tidak dilandasi berdasarkan pertimbangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. (Kebijakan model ini hanya dilakukan sewaktu-waktu saja).
f. Larangan Impor
Kebijakan impor ini merupakan kebijakan pemerintah yang diambil sebagai pelindung industri kecil yang baru dalam negeri atau bisa juga untuk menghemat devisa.
Karena, apabila biaya ekspor lebih rendah dibandingkan biaya impor maka akan memperngaruhi devisa negara. (Contoh, larangan impor pakaian bekas dan obat-obatan yang bisa membahayakan bagi kesehatan).
g. Deskriminasi Harga
Pengertian deskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda antar negara atau 2 pasar yang berbeda atau yang sama.
Tujuannya adalah untuk mengawasi harga jual dan beli sehingga bisa diketahui elastisitas permintaan dan memaksimalkan keuntungan. Di sisi lain juga bisa menekan negara tertentu agar menurunkan harga.
h. Politik Dumping
Kebijakan ini merupakan kebijakan diskriminasi harga secara internasional dengan cara menentukan harga lebih rendah untuk barang luar negeri dan harga lebih murah untuk penjualan dalam negeri, tujuannya adalah untuk memperluas dan menguasai pasar dengan mudah. Dalam hal ini China paling depan.
Tujuan Kebijakan Perdagangan Internasional
Perlu diketahui bahwa setiap tindakan itu mempunyai tujuan, begitu pun dengan kebijakan perdagangan internasional ini. Berikut ini adalah beberapa tujuan mengenai kebijakan perdagangan internasional.
Autarki
Autarki adalah sebuah jalan untuk menghindari dari pengaruh negara lain dalam beberapa hal bukan hanya ekonomi, akan tetapi juga pada bidang politik dan militer.
Kesejahteraan
Kesejahteraan merupakan salah satu kebijakan yang diambil, dengan menciptakan kesejahteraan dan mengadakan perdagangan internasional ini akan memperoleh keuntungan maksimal dari terjadinya spesialisasi suatu produksi dan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat di suatu negara.
Dengan adanya kebijakan ekonomi internasional ini kita mampu menghapuskan segala bentuk hambatan perdagangan internasional seperti tarif bus, larangan perdagangan, quota dll.
Proteksi
Proteksi (perlindungan) di mana penerapan kebijakan ekonomi internasional mempunyai tujuan untuk melindungi seluruh industri yang sedang mengalami perkembangan atau sedang tumbuh dan melindungi perusahaan baru serta memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari pesaing barang impor.
Pada dasarnya untuk perlindungan dalam perdagangan ini yaitu: Kuota, larangan impor, subsidi, dan dumping.
Keseimbangan Neraca Pembayaran
Keseimbangan neraca pembayaran merupakan tujuan dari ditetapkannya kebijakan ekonomi internasional. Karena pada dasarnya kebijakan ekonomi internasional akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran .
Contoh, ketika pemerintah menerapkan sebagian stabilitas ekonomi internasional pada negara yang kelebihan valuta asing atau devisa maka akan terjadi sesuatu pada neraca pembayaran.
Sedangkan apabila pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi internasional di negara yang valuta asingnya kurang, maka perubahan baik terhadap proses maupun lalu lintas uang.
Pembangunan Ekonomi
Terjadinya pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama diterapkannya kebijakan ekonomi internasional. Perlu diketahui bahwa ketika suatu negara mengalami pembangunan ekonomi yang baik dan merata, maka ia menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat terjamin.
Untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan makan perlu ditetapkan kebijakan antara lain:
- Melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri (terkhusus pada industri yang masih dalam masa awal perjalanannya).
- Menekan jumlah barang impor yang tidak terlalu dibutuhkan.
- Memperbanyak ekspor.